Luncurkan Kasep, Pemkab Indramayu Validasi Data Warga Miskin
INDRAMAYU 24/10/2013 – Menjelang diberlakukannya program Kasep pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang, Pemkab Indramayu terus melakukan persiapan agar program tersebut dapat berjalan dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Berbagai persiapan terus dilakukan salah satunya dengan menggelar Sosialisasi bagi para kepala UPTD Puskesmas dan para camat se Kabupaten Indramayu yang berlangsung di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Kamis (24/10).
Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si mengungkapkan, berbagai persiapan terus dilakukan agar pada 1 Januari 2014 mendatang program tersebut bisa dijalankan. Saat ini yang menjadi perhatian serius Pemkab Indramayu yakni verivikasi data warga miskin agar benar-benar akurat dan tidak ada warga yang benar-benar miskin tidak tercover dari program tersebut.
"Saat ini kami memiliki waktu 1 bulan untuk verivikasi warga miskin di Indramayu, data ini benar-benar kami butuhkan agar tidak ada waga miskin yang terlewat dari program ini, saya perintahkan camat dan kuwu untuk melakukan verivikasi ini dengan sebaik mungkin dan benar-benar riil merupakan warga miskin. Jika ada ada orang kaya yang terdata itu tidak masalah, namun jika ada orang miskin yang tidak terdata ini akan menimbulkan masalah, untuk itu pada tanggal 22 November hasil verivikasi dan validasi sudah masuk ke Dinas Kesehatan, " tegas Supendi.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dr. Dedi Rohendi, MARS mengatakan, saat ini di Kabupaten Indramayu terdapat warga miskin sebanyak 864.930 jiwa yang telah tercover di Jamkesmas sementara sebanyak 36.709 jiwa tidak tercover di Jamkesmas dan SKTM. Jumlah inilah yang akan menjadi peserta kartu Kasep.
Pelayanan bagi masyarakat pemegang kartu Kasep ini sementara hanya akan berlaku hanya di RSUD Indramayu, RSUD M.A. Sentot Patrol, RS Bhayangkara, RS Gunungjati, RS Hasan Sadikin, RS Cicendo, Rumah Sakit Jiwa, dan RS Marzoeki Bogor. Namun kedepan tidak menutup kemungkinan jumlah rumah sakit yang kerjasama dengan Pemkab Indramayu akan bertambah.
Dedi menambahkan, berdasarkan evaluasi pelayanan SKTM di Indramayu jika dilihat aspek kepesertaan, ternyata hampir 50 % SKTM yang dilayani tidak terdapat dalam data base (Padahal data base yang digunakan masih data base Tahun 2010, yaitu sebanyak 195.013 jiwa). Anggaran yang disediakan selalu kurang dan setiap tahun selalu ada peningkatan penggunaan anggaran (Setiap Tahun kurang lebih Rp. 20 milyar digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi SKTM). Kemudian, pada beberapa kasus, diperoleh fakta bahwa ada perantara (calo) yang mengurus SKTM padahal pasien tersebut tidak masuk kriteria miskin. Akiba hal tersebut maka ruang perawatan kelas III di Rumah Sakit selalu penuh. (deni/humasindramayu)