INDRAMAYU 20/12/2012 (www.humasindramayu.com) – Selama tahhun 2012 ini Inspektorat Kabupaten Indramayu sampai dengan 20 Desember 2012 berhasil menekan temuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni sebanyak 976 temuan, jumlah tersebut menurun bila dibandingkan temuan tahun 2011 lalu yang mencapai 1.227 temuan.
Hal itu terungkap ketika Inspektur Kabupaten Indramayu Drs. Nuradi, M.Si menyampaikan laporan pada kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Hasil Pemeriksaan Inspektorat tahun anggaran 2012 yang berlangsung di Gedung Serba Guna Bumi Patra, Kamis (20/12).
Nuradi menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi tindak lanjut tahun 2012 sampai dengan 20 Desember 2012 pukul 08.00, dari 176 objek pemeriksaan dan yang telah menindaklanjuti sejumlah 166 objek pemeriksaan dengan jumlah temuan 930 temuan, sisanya sebanyak 10 objek belum selesai tindaklanjutnya (46 temuan) dengan prosentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 95 persen dari jumlahh 976 temuan.
Selanjutnya, Inspektorat juga telah berhasil mengembalikan uang kepada kas negara/daerah sebesar Rp. 2.128.657.807,- uang yang berhasil dikembalikan tersebut terdiri dari pembayaran PPN sebesar Rp. 223.466.707,- pembayaran PPH sebesar 109.433.355,- pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp. 707.118.801,- pengembalian retribusi sebesar Rp. 204.239.569,- ADD sebesar Rp. 763.090,- pengembalian dana BOS sebesar Rp. 30.817.005,-
Selain itu, dana yang berhasil juga diselematkan yaitu pengembalian raskin sebesar Rp. 314.550.000,- pengembalian anggaran kegiatan sebesar Rp. 4.221.352,- pengembalian DSP sebesar Rp. 780.000,- denda KTP/KK sebesar Rp. 22.700.000,- lain-lain Rp. 25.628.951,- denda keterlambatan dari pihak ke 3 sebesar Rp. 42.961.339,- dan penyelematan keuangan negara / daerah dari pemeriksaan kasus sebesar Rp. 442.201.167,-
Dari hasil evaluasi pengawasan dilapangan terdapat beberapa temuan yang merupakan penyebab disetiap objek pemeriksaan yaitu adanya kelemahhan akuntabilitas pengelolaan aset tetap, kelemahan akuntabilitas keuangan khususnya kecukupan bukti pertanggungjawaban sesuai dengan DPA.
Penyebab lainnya, lanjut Nuradi, adanya kelemahan proses pengadaan jasa konstruksi seperti kurangnya kuantitas dan kualitas pengawas lapangan sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan. Kemudian lemahnya sistem pengendalian intern yang dilakukan kepala OPD dan lemahnya pemahaman terhadap aturan perpajakan khususnya di desa dan kecamatan.
Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menegaskan, menurunnya jumlah temuan pada tahun 2012 ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Temuan yang masih muncul diharapkan bisa segera diselesaikan dengan waktu se singkat mungkin karena sudah masuk di akhir anggaran dan tidak terulang kembali pada tahun berikutnya.
Kegiatan gelar pengawasan daerah tersebut para kepala OPD, camat, kepala UPTD, kepala sekolah, kuwu se Kabupaten Indramayu serta undangan lainnya. (deni/www.humasindramayu.com)
--
