SAMBUTAN
Bupati Indramayu
PADA UPACARA PENGIBARAN
BENDERA KEBANGSAAN MERAH PUTIH
DI LINGKUNGAN PEMKAB INDRAMAYU
SENIN, 18 APRIL 2011
PUKUL 07.30 WIB
DI ALUN-ALUN KAB. INDRAMAYU
BISMILLAAHIIROHMAANIRROHIIM,
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
PUJI DAN SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, PADA PAGI HARI INI KITA DAPAT MENGIKUTI UPACARA PENGIBARAN BENDERA KEBANGSAAN MERAH PUTIH. SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGA, SAHABAT, SERTA KITA SEMUA SELAKU UMATNYA SAMPAI AKHIR JAMAN, AMIN.
PESERTA UPACARA YANG BERBAHAGIA;
MENYONGSONG PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH KE-15 YANG TEPATNYA JATUH PADA TANGGAL 25 APRIL 2011 YANG AKAN DATANG, PADA KESEMPATAN INI PERLU SAYA TEGASKAN TENTANG PENTING DAN STRATEGISNYA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH SEBAGAI SARANA UNTUK MEREFLEKSIKAN KEMBALI MAKNA DAN TUJUAN OTONOMI.
OTONOMI DAERAH PADA DASARNYA MEMPUNYAI DUA TUJUAN UTAMA, YAITU TUJUAN DEMOKRASI DAN TUJUAN KESEJAHTERAAN. TUJUAN DEMOKRASI MEMPOSISIKAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PENDIDIKAN POLITIK DI TINGKAT LOKAL YANG SECARA AGREGAT AKAN MENYUMBANG TERHADAP PENDIDIKAN POLITIK SECARA NASIONAL UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI. TUJUAN KESEJAHTERAAN MENGISYARATKAN PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT LOKAL SECARA EFEKTIF, EFISIEN, DAN EKONOMIS.
UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, TENTUNYA TIDAK LEPAS DARI BAGAIMANA MENGELOLA TATA PEMERINTAHAN DENGAN BAIK. PRAKTEK KEPEMERINTAHAN YANG BAIK MENSYARATKAN BAHWA PENGELOLAAN DAN KEPUTUSAN MANAJEMEN PUBLIK HARUS DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN MEMBUKA RUANG PARTISIPASI SEBESAR-BESARNYA, KHUSUSNYA KEPUTUSAN YANG MENGIKAT PUBLIK.
SELANJUTNYA DALAM KONTEKS AKUNTABILITAS, PEMERINTAH TIDAK DAPAT MENGANGGAP MASYARAKAT HANYA SEMATA-MATA SEBAGAI KONSUMEN PELAYANAN PUBLIK, TAPI DITUNTUT ADANYA KEMAMPUAN UNTUK MEMPERLAKUKAN MASYARAKAT SEBAGAI WARGA NEGARA. UNTUK MENJAMIN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT SEBAGAI WARGA NEGARA, MAKA PEMERINTAH TELAH MENGELUARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2005 YANG MENGATUR STANDAR PELAYANAN MINIMAL, YANG BERISI JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR YANG MERUPAKAN URUSAN WAJIB DAERAH, YANG BERHAK DIPEROLEH SETIAP WARGA NEGARA SECARA MINIMAL.
PESERTA UPACARA YANG SAYA HORMATI;
UNTUK MENDUKUNG PERWUJUDAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MAKA UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MERUPAKAN SALAH SATU VARIABEL PENTING UNTUK MEMINIMALISIR DEVIASI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR. SEBAGAI PEDOMANNYA, PEMERINTAH TELAH MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
DI SAMPING PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH, PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT TETAP DIPERLUKAN SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN PERAN SERTA MASYARAKAT GUNA MENCIPTAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, BERSIH, DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.
UNTUK ITU PADA KESEMPATAN INI, SAYA MENGAJAK SELURUH APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU, MARI KITA KAWAL OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU AGAR SELALU DIISI DENGAN KEGIATAN-KEGIATAN DALAM PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, YANG BERORIETASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT.
DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MERIDHOI SETIAP UPAYA YANG TELAH, SEDANG, DAN AKAN KITA LAKUKAN BERSAMA. SELAMAT BEKERJA, SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
BILLAHITTAUFIK WALHIDAYAH,
WASSALAAMU’ALAIKUM WR. WB.
INDRAMAYU, 18 APRIL 2011
BUPATI INDRAMAYU
Ttd
Hj. ANNA SOPHANAH
Bupati Indramayu
PADA UPACARA PENGIBARAN
BENDERA KEBANGSAAN MERAH PUTIH
DI LINGKUNGAN PEMKAB INDRAMAYU
SENIN, 18 APRIL 2011
PUKUL 07.30 WIB
DI ALUN-ALUN KAB. INDRAMAYU
BISMILLAAHIIROHMAANIRROHIIM,
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
PUJI DAN SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, PADA PAGI HARI INI KITA DAPAT MENGIKUTI UPACARA PENGIBARAN BENDERA KEBANGSAAN MERAH PUTIH. SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGA, SAHABAT, SERTA KITA SEMUA SELAKU UMATNYA SAMPAI AKHIR JAMAN, AMIN.
PESERTA UPACARA YANG BERBAHAGIA;
MENYONGSONG PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH KE-15 YANG TEPATNYA JATUH PADA TANGGAL 25 APRIL 2011 YANG AKAN DATANG, PADA KESEMPATAN INI PERLU SAYA TEGASKAN TENTANG PENTING DAN STRATEGISNYA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH SEBAGAI SARANA UNTUK MEREFLEKSIKAN KEMBALI MAKNA DAN TUJUAN OTONOMI.
OTONOMI DAERAH PADA DASARNYA MEMPUNYAI DUA TUJUAN UTAMA, YAITU TUJUAN DEMOKRASI DAN TUJUAN KESEJAHTERAAN. TUJUAN DEMOKRASI MEMPOSISIKAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PENDIDIKAN POLITIK DI TINGKAT LOKAL YANG SECARA AGREGAT AKAN MENYUMBANG TERHADAP PENDIDIKAN POLITIK SECARA NASIONAL UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI. TUJUAN KESEJAHTERAAN MENGISYARATKAN PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT LOKAL SECARA EFEKTIF, EFISIEN, DAN EKONOMIS.
UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, TENTUNYA TIDAK LEPAS DARI BAGAIMANA MENGELOLA TATA PEMERINTAHAN DENGAN BAIK. PRAKTEK KEPEMERINTAHAN YANG BAIK MENSYARATKAN BAHWA PENGELOLAAN DAN KEPUTUSAN MANAJEMEN PUBLIK HARUS DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN MEMBUKA RUANG PARTISIPASI SEBESAR-BESARNYA, KHUSUSNYA KEPUTUSAN YANG MENGIKAT PUBLIK.
SELANJUTNYA DALAM KONTEKS AKUNTABILITAS, PEMERINTAH TIDAK DAPAT MENGANGGAP MASYARAKAT HANYA SEMATA-MATA SEBAGAI KONSUMEN PELAYANAN PUBLIK, TAPI DITUNTUT ADANYA KEMAMPUAN UNTUK MEMPERLAKUKAN MASYARAKAT SEBAGAI WARGA NEGARA. UNTUK MENJAMIN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT SEBAGAI WARGA NEGARA, MAKA PEMERINTAH TELAH MENGELUARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2005 YANG MENGATUR STANDAR PELAYANAN MINIMAL, YANG BERISI JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR YANG MERUPAKAN URUSAN WAJIB DAERAH, YANG BERHAK DIPEROLEH SETIAP WARGA NEGARA SECARA MINIMAL.
PESERTA UPACARA YANG SAYA HORMATI;
UNTUK MENDUKUNG PERWUJUDAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MAKA UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MERUPAKAN SALAH SATU VARIABEL PENTING UNTUK MEMINIMALISIR DEVIASI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR. SEBAGAI PEDOMANNYA, PEMERINTAH TELAH MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
DI SAMPING PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH, PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT TETAP DIPERLUKAN SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN PERAN SERTA MASYARAKAT GUNA MENCIPTAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, BERSIH, DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.
UNTUK ITU PADA KESEMPATAN INI, SAYA MENGAJAK SELURUH APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU, MARI KITA KAWAL OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU AGAR SELALU DIISI DENGAN KEGIATAN-KEGIATAN DALAM PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, YANG BERORIETASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT.
DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MERIDHOI SETIAP UPAYA YANG TELAH, SEDANG, DAN AKAN KITA LAKUKAN BERSAMA. SELAMAT BEKERJA, SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
BILLAHITTAUFIK WALHIDAYAH,
WASSALAAMU’ALAIKUM WR. WB.
INDRAMAYU, 18 APRIL 2011
BUPATI INDRAMAYU
Ttd
Hj. ANNA SOPHANAH