Mencuatnya isu pemberian uang pelicin kepada bupati dan dinas terkait guna meloloskan tender bagi pelaku bisnis, mengundang perhatian serius oleh Forum Komunikasi Asosiasi Jasa Kontruksi (FKAJK) Kabupaten Indramayu. Bahkan, FKAJK yang anggotanya terdiri dari gabungan pengusaha jasa kontruksi membantah keras dan tidak pernah menyetorkan uang sepeserpun kepada dinas maupun kepala daerah. Mereka merasa keberatan dengan pernyataan pelaku bisnis saat digelarnya penjelasan pekerjaan di lingkungan Dinas Pengolaan Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi (Psdatamben) Kabupaten Indramayu beberapa waktu lalu.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Gabungan Pengusahan Kontruksi Seluruh Indonesia (Aspekindo) Kabupaten Indramayu, Mulyadi Cahya dalam jumpa persmya, Kamis (15/4) di ruang kerjanya. Dalam kesempatan itu juga hadir Ketua Asosiasi Kontruksi Seluruh Indonesia (Askindo), Hari Samsuri, Ketua Himpunan Pengusaha Kontruksi Indonesia (HPKI)), Bambang Heri S, Ketua Gabungan Rekanan Kontruski Seluruh Indonesia (Garansi), Syaeful Anwar, Ketua Asosiasi Perusahaan Pemborong Indonesia (APPI), Achirin, dan Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (Gapkindo), Imam Santoso. Pihaknya bersama pelaksana jasa kontruksi mengaku tak pernah menyetorkan uang pelicin untuk meloloskan tender kepada dinas terkait, apalagi sampai memberi uang kepada kepada Bupti Indramayu.
Mulyadi Cahya menegaskan, setelah mencuatnya isu pemberian uang pelicin kepada kepala dinas terkait dan orang nomor satu di lingkungan Pemkab Indramayu, dirinya segera mengumpulkan ketua dan anggota jasa kontruksi di Indramayu. Dari hasil pengakuan mereka, lanjut Mulyadi, tidak ada satu pun mereka yang memberikan uang kepada dinas terkait maupun kepada Bupati Indramayu."Kami benar-benar kecewa dengan isu tersebut, dan isu tersebut adalah fitnah. Kami meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak cepat terpancing dengan isu yang tidak benar," terangnya.
Ditambahkan Mulyadi, iklim usaha yang kondusif memang menjadi harapan para jasa kontruksi dan penyediaan barang di Indramayu. Pasalnya tanpa iklim yang kondusif akan berpengaruh besar pada pelaksanaan jasa kontruksi dan penyediaan barang di lapangan. Oleh karenanya ia membantah keras adanya kabar miring tentang pemberian uang kepada dinas terkait dan kepala daerah untuk memuluskan pelaksanaan tender," kata Mulyadi.
Hal yang sama diungkapkan Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapkin), Bambang Supriyatna. Ia menuturkan, isu pemberian uang pelicin untuk melololoskan tender kepada kepala dinas dan Bupati Indramayu itu tidak benar, "Saya dan para pengusaha lainnya tidak pernah memberikan uang sepeserpun kepada pihak-pihak yang tiduhkan tersebut," tegas Bambang. (dun/dens/humasindramayu)