9.839 RTSM Menerima Bantuan PKH
Ketua TP PKK Kabupaten Indramayu, Hj Anna Sophana didampingi Kepala Kantor Pos Indramayu, Betty Indah Tristanti secara simbolis menyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap keempat tahun 2010, di Kecamatan Sindang, Senin (19/4). Sebanyak 761 rumah tangga sangat miskin (RTSM) menerima bantuan PKH. Ikut menyaksikan jalannya penyaluran Bupati Indramayu DR. H Irianto MS Syafiuddin didampingi Camat Sindang, Drs H Bastoni MSI, Korwil PKH Jabar, Atoila Karim SH. MH. beserta jajaran Muspika Kecamatan Sindang.
Kepala Kantor Pos Indramayu, Betty Indah Tristanti mengungkapkan, jumlah penerima bantuan PKH mencapai 9.839 RTSM di Kabupaten Indramayu. Sedangkan jumlah uang yang disalurkan melalui Kantor Pos Indramayu sebesar Rp 2.873.500.000. Data penerimaan bantuan PKH, menurut Betty, pihaknya hanya menerima laporan data RTSM dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Indramayu yang memang benar-benar melalui validasi data.
Kantor Pos Indramayu hanya bertugas untuk menyalurkan bantuan PKH kepada masyarakat, sementara yang melakukan validasi data adalah BPS dengan divalidasi oleh tenaga pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah melalui Kementrian Sosial."Kita dari Kantor Pos hanya sebatas mengeluarkan uang setelah data RTSM itu benar-benar valid,"ujar Betty, usai menyalurkan bantuan PKH kepada RTSM.
Betty menegaskan, penyaluran bantuan PKH tahap 1, 2, 3 berjalan dengan baik dan tanpa ada persoalan, dan sekarang untuk tahap 4 masih berjalan melalui masing-masing kecamatan. Dari seluruh kecamatan di Indramayu, lanjut Betty, hanya tinggal dua kecamatan yang belum tersalurkan, yakni Kecamatan Gantar dan Kecamatan Haurgeulis.
Pihaknya juga menerjunkan puluhan tenaga yang bertugas untuk membagikan bantuan dana PKH kepada masyarakat. Dan, bantuan tidak boleh diambil oleh pemerintah desa atau RT/RW, namun bantuan tersebut harus diambil langsung oleh orang yang bersangkutan dengan menunjukan kartu tanda penduduk (KTP)."Kami bersama tenaga pendamping tidak bisa mengeluarkan bantuan PKH, jika mereka tidak menunjukan KTP,"jelas Betty.
Sementara itu Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin berharap bagi masyarakat yang mendpatkan PKH harus bisa disyukuri karena mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selanjutnya bantuan tersebut bisa dipergunakan sebagaimana mestinya terutama untuk biaya sekolah dan kesehatan.
Sedangkan Korwil PKH Jabar, Atoila Karim SH MH menuturkan, sebelum data RTSM diumumkan ke publik, pihaknya bersama tenaga pendamping yang ditunjuk oleh Kementrian Sosial untuk melakukan validasi data. Setelah data sudah valid, dirinya baru memberikan data itu kepada kantor Pos."Kita dari tenaga pendamping juga akan menolak, apabila mereka yang masuk dalam RTSM itu tak layak masuk dalam keluarga penerima bantuan. Tenaga pendamping akan mencoret nama yang bukan benar-benar RTSM,"jelas Atoila.
Atoila menegaskan, bantuan dana itu berasal dari Kementrian Sosial dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan bagi balita dan ibu hamil. Untuk bantuan pendidikan, lanjut Atoila, untuk bantuan pendidikan SD sebesar Rp 400 ribu, SMP sebesar Rp 800 ribu, kesehatan balita sebesar Rp 800 ribu,dan ibu hamil Rp 800 ribu."Kami dari tenaga pendamping akan melihat absensi sekolah dan absensi bagi ibu hamil dalam memeriksakan kesehatannya di Posyandu.
Mereka yang dapat bantuan KPH itu yang kehadirannya 85%,"jelasnya.
(dens/humasindramayu)
Ketua TP PKK Kabupaten Indramayu, Hj Anna Sophana didampingi Kepala Kantor Pos Indramayu, Betty Indah Tristanti secara simbolis menyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap keempat tahun 2010, di Kecamatan Sindang, Senin (19/4). Sebanyak 761 rumah tangga sangat miskin (RTSM) menerima bantuan PKH. Ikut menyaksikan jalannya penyaluran Bupati Indramayu DR. H Irianto MS Syafiuddin didampingi Camat Sindang, Drs H Bastoni MSI, Korwil PKH Jabar, Atoila Karim SH. MH. beserta jajaran Muspika Kecamatan Sindang.
Kepala Kantor Pos Indramayu, Betty Indah Tristanti mengungkapkan, jumlah penerima bantuan PKH mencapai 9.839 RTSM di Kabupaten Indramayu. Sedangkan jumlah uang yang disalurkan melalui Kantor Pos Indramayu sebesar Rp 2.873.500.000. Data penerimaan bantuan PKH, menurut Betty, pihaknya hanya menerima laporan data RTSM dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Indramayu yang memang benar-benar melalui validasi data.
Kantor Pos Indramayu hanya bertugas untuk menyalurkan bantuan PKH kepada masyarakat, sementara yang melakukan validasi data adalah BPS dengan divalidasi oleh tenaga pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah melalui Kementrian Sosial."Kita dari Kantor Pos hanya sebatas mengeluarkan uang setelah data RTSM itu benar-benar valid,"ujar Betty, usai menyalurkan bantuan PKH kepada RTSM.
Betty menegaskan, penyaluran bantuan PKH tahap 1, 2, 3 berjalan dengan baik dan tanpa ada persoalan, dan sekarang untuk tahap 4 masih berjalan melalui masing-masing kecamatan. Dari seluruh kecamatan di Indramayu, lanjut Betty, hanya tinggal dua kecamatan yang belum tersalurkan, yakni Kecamatan Gantar dan Kecamatan Haurgeulis.
Pihaknya juga menerjunkan puluhan tenaga yang bertugas untuk membagikan bantuan dana PKH kepada masyarakat. Dan, bantuan tidak boleh diambil oleh pemerintah desa atau RT/RW, namun bantuan tersebut harus diambil langsung oleh orang yang bersangkutan dengan menunjukan kartu tanda penduduk (KTP)."Kami bersama tenaga pendamping tidak bisa mengeluarkan bantuan PKH, jika mereka tidak menunjukan KTP,"jelas Betty.
Sementara itu Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin berharap bagi masyarakat yang mendpatkan PKH harus bisa disyukuri karena mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selanjutnya bantuan tersebut bisa dipergunakan sebagaimana mestinya terutama untuk biaya sekolah dan kesehatan.
Sedangkan Korwil PKH Jabar, Atoila Karim SH MH menuturkan, sebelum data RTSM diumumkan ke publik, pihaknya bersama tenaga pendamping yang ditunjuk oleh Kementrian Sosial untuk melakukan validasi data. Setelah data sudah valid, dirinya baru memberikan data itu kepada kantor Pos."Kita dari tenaga pendamping juga akan menolak, apabila mereka yang masuk dalam RTSM itu tak layak masuk dalam keluarga penerima bantuan. Tenaga pendamping akan mencoret nama yang bukan benar-benar RTSM,"jelas Atoila.
Atoila menegaskan, bantuan dana itu berasal dari Kementrian Sosial dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan bagi balita dan ibu hamil. Untuk bantuan pendidikan, lanjut Atoila, untuk bantuan pendidikan SD sebesar Rp 400 ribu, SMP sebesar Rp 800 ribu, kesehatan balita sebesar Rp 800 ribu,dan ibu hamil Rp 800 ribu."Kami dari tenaga pendamping akan melihat absensi sekolah dan absensi bagi ibu hamil dalam memeriksakan kesehatannya di Posyandu.
Mereka yang dapat bantuan KPH itu yang kehadirannya 85%,"jelasnya.
(dens/humasindramayu)