Rabu, 14 September 2011

Pemkab Indramayu Dukung KUR TKI

 

INDRAMAYU 14/9/2011 (www.humasindramayu.com) – Pemerintah Kabupaten Indramayu mendukung sepenuhnya program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Kabupaten Indramayu. Hal ini terungkap ketika Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Indramayu Drs. H. Munjaki membuka secara resmi Sosialisasi KUR TKI yang berlangsung di Aula Kopsuka, Rabu (14/9).

 

Pembangunan ketenagakerjaan migran di Kabupaten Indramayu, menurut Drs. H. Munjak, dilakukan melalui pembangunan 4 (empat) pilar. Pertama adalah masyarakat selaku calon tenaga kerja migran melalui berbagai sosialisasi dan informasi, sehingga diharapkan  masyarakat memahami prosedur rekruitmen. Pilar kedua adalah para PPTKIS dengan pembinaan, rapat kerja dan pengawasan on the spot, sehingga PPTKIS tidak terjebak dalam kegiatan non-prosedural yang dapat merugikan masyarakat dan perusahaannya sendiri.

 

Pilar ketiga, lanjut Munjaki, adalah desa dan kecamatan sebagai unsur pelayan syarat-syarat calon tenaga kerja untuk senantiasa lebih meningkatkan pelayanannya dengan penuh   kehati-hatian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, serta sosialisasi proses rekruitmen calon TKI. Hal ini diharapkan unsur pemerintah pada tingkat bawah memahami secara utuh tentang ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja migran. Dan pilar keempat adalah pembangunan internal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk senantiasa melakukan tugas sesuai kewenangannya melalui program perlindungan masyarakat dan pelayanan yang prima.

 

"Strategi penyaluran calon tenaga kerja di Kabupaten Indramayu masih relevan untuk menitik beratkan pada antar kerja antar negara sehubungan dengan kondisi antar kerja lokal yang masih rendah bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pencari kerja. Oleh karena itu, kehadiran PPTKIS untuk beroperasi merekrut masyarakat Indramayu menjadi buruh migran menjadi salah satu peluang yang besar dengan manajemen yang cermat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta menekankan pada tingkat keselamatan dan perlindungan pada masyarakat", kata Munjaki.

 

Selain itu, keberadaan buruh migran Kabupaten Indramayu secara finansial memberikan kontribusi yang tinggi untuk remitensi. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memberikan  pengetahuan bagi masyarakat melalui program kewirausahaan bagi keluarga buruh migran untuk mengelola uang yang ada, sehingga memberikan manfaat   bagi keluarga  dengan senantiasa merubah perilaku konsumerisme masyarakat yang tinggi.

 

"Atas segala masalah dan kondisi yang ada, Pemerintah Kabupaten Indramayu akan terus mengkaji aspek hukum yang dapat menekan masalah dan senantiasa melakukan perlindungan kepada masyarakat Indramayu melalui pengkajian kemungkinan penyusunan regulasi setingkat peraturan daerah" katanya.

 

Sementara itu, sejak peluncuran kredit usaha rakyat (KUR) untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akhir tahun lalu, BNI telah menyalurkan KUR kepada 1.000 TKI senilai 17 miliar per Agustus 2011. KUR TKI merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi calon TKI sebagai pembiayaan untuk keberangkatan calon TKI. Mereka terdiri dari beberapa sector usaha yaitu sector perdagangan dan rumah makan (66%), sector pertanian dan sarana pertanian (22%), sector jasa (6%), industri pengolahan (4%), sector transportasi dan komunikasi (2%), dan sisanya untuk sector-sektor lainnya.

 

Penyaluran kredit usaha kecil bagi TKI ini merupakan bentuk keseriusan BNI dalam membantu pemerintah dalam memberdayakan dan mengoptimalkan kontribusi tenaga migrant Indonesia pada perekonomian Indonesia.

 

BNI KUR merupakan produk kredit BNI dengan plafon hingga 500 juta untuk usaha kecil yang feasible, namun belum bankable. Pembiayaan mendapat fasilitas penjaminan dari perusahaan penjamin yang telah ditunjuk pemerintah, yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindu) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

 

Dalam penyaluran kredit usaha kecil dan menengah, BNI telah didukung dengan jaringan yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air, yaitu 51 sentra kredit kecil (SKC), 114 unit kredit kecil (UKC), 20 sentra kredit menengah (SKM), 64 kantor cabang stand alone, dan didukung 1.200 kantor layanan. Untuk meningkatkan layanan kepada debitur usaha kecil, BNI telah mengimplementasikan teknologi secara online sehingga memungkinkan proses aplikasi kredit usaha kecil menjadi cepat dan mudah. (deni/www.humasindramayu.com)